Bumi Papua Dan Konflik Didalamnya,

Menurut Lukman Edy, menilai bahwa konflik di Papua disebabkan oleh setumpuk persoalan yang bersifat multidimensi. Kepada pers di gedung MPR/DPR Jakarta, Senin, Lukman menuturkan berbagai persoalan penyebab konflik di Papua itu, diantaranya soal kesejahteraan, kesenjangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), politik internal yang belum selesai, serta faktor-faktor lainnya menyangkut sosial kemasyarakatan dan kewilayahan. Sejak dahulu konflik dan papua tidak dapat dipisahkan apalagi dihubungkan dengan adanya bendera bintang kejora serta eksploitasi sumber daya alam oleh PT Prifort dibumi papua. Rakyat papua menderita akibat konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari terjangkit berbagai penyakit kemiskinan, Aids, kelaparan dan kebodohan. Penyakit fisik dan social yang dialami penduduk papua tidak sepadan dengan hasil bumi yang melimpah yang mereka berikan kepada pemerintah dan piahak asing. Sebagian dari mereka masih sangat terbealakang dan jauh dari jangkauan teknologi.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, contoh penyelesaian secara komprehensif itu, seperti menyelesaikan masalah Aceh, walaupun tentunya dengan pendekatan yang berbeda. Untuk Papua, ia menyatakan, pemerintah sudah melakukan banyak hal, semisal program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, mengucurkan dana otonomi khsus (otsus), yang kesemuanya baru menyelesaikan satu sisi."Tetapi, pemerintah lupa bahwa membangun Papua tidak bisa hanya dengan cara menggelontorkan sebanyak banyaknya uang kesana. Yang terjadi justru kesenjangan yang semakin dalam dan kesejahteraan yang tidak merata. Saya mengusulkan beberapa hal berkenaan dengan itu," kata  mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I itu.

Seharusnya pemerintah bukan hanya memperhatikan bidang ekonomi saja, lihat saja anak-anak papua yang miskin pendidikan dan kuarngnya infrastruktur yang memadai dibumi papua. Ini merupakan salah satu kesalahan pemerintah dalam menjalankan otonominya kurang merata, kebanyakan malah terjadi kesenjangan social karena daerah satu dengan lainnya berbeda. Salah satu factor penghambatnya merupakan akses masuk, namun pemerintah tidak secara pasti menyelesaikan persoalan ini. Hal ini terbukti dengan sangat minimnya akses jalan darat yang layak dipakai oleh penduduk papua yang kita bahwa sumberdaya alam yang melimpah telah diambil dengan sesuka hati tanpa imbalan yang pantas dari pemerintah dan pihak lain seperti PT prifort. Apabila kejadian ini terus dan terus berlangsung, maka akan terjadi konflik yang lebih besar lagi dibumi papua, selain itu kekayaan itu akan habis dan bumi papua akan musnah karena erosi, bencana alam akibat eksploitasi tersebut.